NilaiSila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Pengakuan nilai kedaulatan adalah di tangan rakyat sebagai karakteristik dari negara demokratis. Pemerintah berasal dari rakyat, di mana seluruh pemerintahan adalah wakil dari rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan. Pemerintah oleh masyarakat
Kerakyatanyang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Baca juga: Contoh Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 45 Butir; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dibawahini merupakan inti-inti pemikiran yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yang harus kita ketahui, yaitu: 1. Pokok Pikian Pertama. "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".
Pancasilasebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 merupakan sumber dari segala sumber ideologi maupun filosofi bangsa Indonesia. sehingga letak norma dan aturan yang ada di UUD 1945, wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Kerakyatan yang dianut bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Berikutbunyi rumusan dasar negara atau Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Dengandekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berlaku kembali UUD 1945. Dengan demikian rumusan dan sistematika Pancasila tetap seperti yang tercantum dalam 'Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat'. Untuk mewujudkan pemerintahan Negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dibentuklah alat-alat perlengkapan Negara: a.
NqpKyzO. 6vh4qe44d7.pages.dev/5286vh4qe44d7.pages.dev/8756vh4qe44d7.pages.dev/806vh4qe44d7.pages.dev/7366vh4qe44d7.pages.dev/7286vh4qe44d7.pages.dev/6386vh4qe44d7.pages.dev/4096vh4qe44d7.pages.dev/2246vh4qe44d7.pages.dev/5986vh4qe44d7.pages.dev/2006vh4qe44d7.pages.dev/7416vh4qe44d7.pages.dev/966vh4qe44d7.pages.dev/5156vh4qe44d7.pages.dev/6736vh4qe44d7.pages.dev/455
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan