pengadaan barang dan jasa bumn
Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, dinyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, dimana salah satu etika sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf e. pernyataan yang menghindari dan mencegah kepentingan konflik pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung
pengadaan barang/jasa tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan Daerah kementerian Keuangan Provinsi DIY. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini antara lain untuk memberikan gambaran tentang proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Unit 3. Guna memberikan pemahaman yang komprehensif tersebut, pilihan terbaiknya adalah mengikuti pelatihan (sebagaimana yang akan kami selenggarakan ini). 1. Membekali peserta dengan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan percepatan peningkatan perencanaan, proses dan pengendalian Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, 2.Ujian pengadaan boleh bawa buku. Ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa dari LKPP melalui P3 Sriwijaya sifatnya adalah open book, namun buku yang boleh dibawa adalah buku mengenai peraturan PBJ serta modul-modulnya. Anda tidak diperkenankan untuk membawa buku contoh soal apalagi pembahasannya.Pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah